nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kasus yang menjerat Bupati Pamekasan, Ahamd Syafii. Sikap kepala daerah ini dinilai telah mencoreng nama baik pemerintahan. 

“Ini cukup parah. Karena sampai melibatkan banyak pihak seperi kepala desa, kejaksaan dan inspektorat daerah. Mudah-mudahan yang pertama dan terakhir,” kata Tjahjo usai pelantikan Pamong Praja Muda IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/8).

Tjahjo meminta agar para pelaku ditindak tegas. Sebab, dugaan kasus ini menyangkut dana desa yang melibatkan banyak pihak di jajaran institusi daerah. Padahal lembaga-lembaga ini harusnya bisa mengamankan dana desa.

Mendagri berpesan agar seluruh elemen masyarakat, para tokoh agama dan adat turut mengawasi dana desa. Ia meminta agar program yang tujuannya untuk kemaslahatan ini manfaatnya bisa dirasakan masyarakat desa.

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

“Pembangunan di desa juga jangan diborong semua. Ada padat karya sehingga menggerakkan pertumbuhan masyarakat bisa ebih baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dana desa dikucurkan Kementerian Keuangan langsung ke bupati. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), menurut Tjahjo, hanya berwenang untuk melakukam penguatan para aparatur desa saja.

Sedangkan, terkait sanksi terhadap Bupati Pamekasan ini, kata dia Kemendagri segera mengambil sikap. Ahmad Syafii akan diberhentikan sementara dari jabatannya, dan posisinya digantikan oleh wakil gubernur.

"(Surat Keputusan) sudah kemarin saya teken (tandatangan). Dalam dua atau tiga hari segera dilantik oleh Gubernur Jatim,” tutupnya. (p/ab)